Dolok Masihul | Indonesia Berkibar News - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyambangi Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) untuk meresmikan kegiatan peremajaan (replanting) tanaman sawit petani. Kedatangan Presiden disambut oleh Bupati Sergai Ir. H. Soekirman yang didampingi jajaran Dinas Pendidikan bertempat di lapangan Perkebunan Hevea sekaligus meninjau dan beramah tamah dengan siswa SDN 102065 Kecamatan Dolok Masihul, Senin (27-11-2017).
Selanjutnya rombongan Presiden menuju acara utama yaitu Penyerahan Bantuan dana Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat serta penyerahan Bibit Jagung kepada petani bertempat di Areal Kelapa Sawit Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul.
Kegiatan tersebut diawali dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan serta Peluncuran Skema KUR Khusus Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat.
Turut hadir dalam acara tersebut, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan penataan Ruang/Kepala Bappenas Sofyan Jalil, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan yang diwakili Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Satria Purwadi, Gubsu H. Tengku Erry Nuradi, M.Si, Bupati/Walikota se-Sumut, Wabup Sergai Darma Wijaya, Wakil Dirut Bank Mandiri Sulaiman A. Arianto, Sekdakab Drs. Hadi Winarno, MM, Ketua TP PKK Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua DPC GOPTKI Ny. Hj. Rosmaida Darma Wijaya, Ketua DWP Ny. Khairani Hadi Winarno, Kepala OPD, Gapoktan, Poktan, Koperasi, serta masyarakat petani dan perkebunan se-Sumut.
Mengawali sambutannya Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa saat ini Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Dengan demikian kita harus menjadi yang tercepat dalam pengelolaan. Selain itu juga kita harus bekerja keras disini mulai dari peremajaan, pengelolaan dan lainnya sehingga dapat meningkatkan produktifitas kelapa sawit. Untuk itu Saya perintahkan kepada Menko Perekonomian agar segera meremajakan sawit kita agar tidak disalip oleh negara lain, ujarnya.
Komitmen Pemerintah untuk meremajakan sawit dimulai di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan kemarin. Dengan jumlah 4,6 juta lahan rakyat dari total 11,9 juta hektar. Di sumut terdapat 350 ha yang harus diremajakan dan membutuhkan dana yang tidak sedikit, namun untuk hasil masa depan hal ini harus kita laksanakan.
Guna mendukung program Perkebunan Sawit rakyat (PSR) tersebut, lanjut Presiden Jokowi selain dana sekitar 3 trilyun juga tahun ini ada 5 juta sertifikat yang akan dibagikan untuk petani yang berguna untuk meminimalisir sengketa lahan baik antara penduduk dengan penduduk, perusahaan maupun pemerintah.
“Mari bekerja untuk rakyat dengan sebaik-baiknya, jauhkan dan hindari pungli kepada masyarakat. Program PSR ini juga dapat dilaksanakan melalui skema tumpang sari, dengan menanam jagung ataupun semangka diantara tanaman sawit tersebut. Kepada Mentan agar membuat Perpres yang menguntungkan petani karena target kita adalah ekspor, bukan impor,” katanya.
Presiden Jokowi saat berdialog dengan salah seorang petani mengharapkan program ini dapat berjalan dengan baik, saya akan terus chek perkembangannya karena saya ingin negara ini jadi negara berkembang yang maju, pungkas Jokowi.
Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam sambutannya mengatakan acara ini merupakan kesinambungan launching program PSR yang dilaksanakan pada 13 oktober 2017 di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Dengan luas 11,9 juta ha, 41% merupakan kebun sawit rakyat. Ditandai kelemahan umur tanaman lebih 25 tahun sudah banyak, bibitnya tidak terlalu baik sehingga produktifitas kelapa sawit rakyat jauh lebih sedikit dari perkebunan sawit perusahaan. Oleh karenanya dengan luas 4,6 juta ha jika diremajakan 25 tahun dan kita perlu 185.000 ha peremajaan per tahun.
Untuk Provinsi Sumut ada 35.000 ha tanaman yang sudah tua dan lebih dari 25 tahun atau yang belum 25 tahun namun berproduktifitas rendah. Kalau hasilnya kurang dari 10 ton Tandan Buah Segar (TBS) per tahun dan masih tergolong sedikit. Kali ini peremajaan kelapa sawit rakyat di sumut yang diresmikan ditempat ini 9109 ha meliputi 12 Kabupaten/kota karena perkebunan rakyat di sumut tidak menumpuk disatu daerah saja, kata Darmin.
Dikemukakan Menko Perekonomian bahwa jika lahan yang kita miliki seluar 35000 ha, jika bisa meremajakan 25.000 ha sudah tergolong baik. Oleh karena itu untuk meningkatkan kapasitasnya, kita tentu saja membutuhkan pendanaan serta dukungan administratif dan lainnya. Di sumut tidak ada kebun rakyat tidak ada yang masuk dalam kawasan hutan, berbeda di Banyuasin Sumsel kemarin, ujarnya.
PSR didesain dengan bantuan dana peremajaan 25 juta per ha yang disalurkan melalui BPDBP dan sisanya akan dipenuhi melalui KUR. Mulai 1 Januari 2018 dengan bunga 7 % per tahun, namun tidak diberikan sekaligus. Program Peremajaan Kelapa Sawit ini dikelola secara kluster. Dengan demikian perkebunan sawit rakyat perlu dikelola secara berkelanjutan sesuai prinsip dan kriteria Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sehingga dapat diperdagangkan dengan baik di dunia Internasional.(m risky)
Presiden RI Joko Widodo Sambangi Kabupaten Sergai
*Program PSR Jadikan Negara Berkembang Kian Maju
Dolok Masihul,
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyambangi Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) untuk meresmikan kegiatan peremajaan (replanting) tanaman sawit petani. Kedatangan Presiden disambut oleh Bupati Sergai Ir. H. Soekirman yang didampingi jajaran Dinas Pendidikan bertempat di lapangan Perkebunan Hevea sekaligus meninjau dan beramah tamah dengan siswa SDN 102065 Kecamatan Dolok Masihul, Senin (27/11).
Selanjutnya rombongan Presiden menuju acara utama yaitu Penyerahan Bantuan dana Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat serta penyerahan Bibit Jagung kepada petani bertempat di Areal Kelapa Sawit Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul.
Kegiatan tersebut diawali dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan serta Peluncuran Skema KUR Khusus Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat.
Turut hadir dalam acara tersebut, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan penataan Ruang/Kepala Bappenas Sofyan Jalil, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan yang diwakili Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Satria Purwadi, Gubsu H. Tengku Erry Nuradi, M.Si, Bupati/Walikota se-Sumut, Wabup Sergai Darma Wijaya, Wakil Dirut Bank Mandiri Sulaiman A. Arianto, Sekdakab Drs. Hadi Winarno, MM, Ketua TP PKK Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua DPC GOPTKI Ny. Hj. Rosmaida Darma Wijaya, Ketua DWP Ny. Khairani Hadi Winarno, Kepala OPD, Gapoktan, Poktan, Koperasi, serta masyarakat petani dan perkebunan se-Sumut.
Mengawali sambutannya Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa saat ini Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Dengan demikian kita harus menjadi yang tercepat dalam pengelolaan. Selain itu juga kita harus bekerja keras disini mulai dari peremajaan, pengelolaan dan lainnya sehingga dapat meningkatkan produktifitas kelapa sawit. Untuk itu Saya perintahkan kepada Menko Perekonomian agar segera meremajakan sawit kita agar tidak disalip oleh negara lain, ujarnya.
Komitmen Pemerintah untuk meremajakan sawit dimulai di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan kemarin. Dengan jumlah 4,6 juta lahan rakyat dari total 11,9 juta hektar. Di sumut terdapat 350 ha yang harus diremajakan dan membutuhkan dana yang tidak sedikit, namun untuk hasil masa depan hal ini harus kita laksanakan.
Guna mendukung program Perkebunan Sawit rakyat (PSR) tersebut, lanjut Presiden Jokowi selain dana sekitar 3 trilyun juga tahun ini ada 5 juta sertifikat yang akan dibagikan untuk petani yang berguna untuk meminimalisir sengketa lahan baik antara penduduk dengan penduduk, perusahaan maupun pemerintah.
“Mari bekerja untuk rakyat dengan sebaik-baiknya, jauhkan dan hindari pungli kepada masyarakat. Program PSR ini juga dapat dilaksanakan melalui skema tumpang sari, dengan menanam jagung ataupun semangka diantara tanaman sawit tersebut. Kepada Mentan agar membuat Perpres yang menguntungkan petani karena target kita adalah ekspor, bukan impor,” katanya.
Presiden Jokowi saat berdialog dengan salah seorang petani mengharapkan program ini dapat berjalan dengan baik, saya akan terus chek perkembangannya karena saya ingin negara ini jadi negara berkembang yang maju, pungkas Jokowi.
Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam sambutannya mengatakan acara ini merupakan kesinambungan launching program PSR yang dilaksanakan pada 13 oktober 2017 di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Dengan luas 11,9 juta ha, 41% merupakan kebun sawit rakyat. Ditandai kelemahan umur tanaman lebih 25 tahun sudah banyak, bibitnya tidak terlalu baik sehingga produktifitas kelapa sawit rakyat jauh lebih sedikit dari perkebunan sawit perusahaan. Oleh karenanya dengan luas 4,6 juta ha jika diremajakan 25 tahun dan kita perlu 185.000 ha peremajaan per tahun.
Untuk Provinsi Sumut ada 35.000 ha tanaman yang sudah tua dan lebih dari 25 tahun atau yang belum 25 tahun namun berproduktifitas rendah. Kalau hasilnya kurang dari 10 ton Tandan Buah Segar (TBS) per tahun dan masih tergolong sedikit. Kali ini peremajaan kelapa sawit rakyat di sumut yang diresmikan ditempat ini 9109 ha meliputi 12 Kabupaten/kota karena perkebunan rakyat di sumut tidak menumpuk disatu daerah saja, kata Darmin.
Dikemukakan Menko Perekonomian bahwa jika lahan yang kita miliki seluar 35000 ha, jika bisa meremajakan 25.000 ha sudah tergolong baik. Oleh karena itu untuk meningkatkan kapasitasnya, kita tentu saja membutuhkan pendanaan serta dukungan administratif dan lainnya. Di sumut tidak ada kebun rakyat tidak ada yang masuk dalam kawasan hutan, berbeda di Banyuasin Sumsel kemarin, ujarnya.
PSR didesain dengan bantuan dana peremajaan 25 juta per ha yang disalurkan melalui BPDBP dan sisanya akan dipenuhi melalui KUR. Mulai 1 Januari 2018 dengan bunga 7 % per tahun, namun tidak diberikan sekaligus. Program Peremajaan Kelapa Sawit ini dikelola secara kluster. Dengan demikian perkebunan sawit rakyat perlu dikelola secara berkelanjutan sesuai prinsip dan kriteria Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sehingga dapat diperdagangkan dengan baik di dunia internasional.
Dikatakan Darmin, hal ini akan semakin diperkuat dengan penandatanganan MoU tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dan Peluncuran Skema KUR Khusus Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat.
Hal tersebut merupakan kerjasama lintas sektoral guna peningkatan taraf hidup masyarakat petani, perkebunan dan perikanan.
Acara diisi dengan penayangan video program Peremajaan Sawit Rakyat dan ditutup dengan penanaman bibit kelapa sawit oleh Presiden Jokowi didampingi Menteri, Gubsu dan Bupati Sergai serta Forkopimda.