Medan | Indonesia Berkibar News - Memegang jabatan dalam pemerintahan terendah yaitu Kepala Desa, sering kita dengar menjadi "incaran" menduduki kursi di wilayah desa . Bahkan tak jarang dalam pemilihan disebut sebut main ada oknum main "dukun" agar suara pemilih tumpah ruah kepada sang calon Kepala Desa (Kades). Meski diketahui honor/gaji yang akan diterima dari pemerintah bisa dikategorikan jumlahnya minim. Jabatan Kades di desanya merupakan "gengsi" meski belum tentu berprestasi.
" Nah, merujuk hal tersebut , maka muncul gagasan dari seluruh Kades, mantan Kades yang berjumlah sekitar 74 ribu seluruh indonesia, untuk menyatukan persepsi, mengangkat derajat, marwah Kades, sebagai" ujung tombak" pemerintahan, yakni "Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia" disingkat APDESI," ujar Ketua Umum (Ketum) DPP APDESI Suhardi.
Disampaikannya Kamis (23-11-2017) di presroom kantor Gubsu kepada wartawan, didampingi Ketua DPD APDESI Sumut Zainul Akhyar, dipandu langsung Kepala Biro Humas& Kprotokolan Ilyas Sitorus sekaligus penggagas acara temu wartawan itu.
Suhardi yang mengaku mantan Kades di daerahnya (Lampung?), dikesempatan itu, menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sumut Dr.Ir.H.T.Erry Nuradi,MSi, memberi apresiasi atas Rakernas APDESI , sehingga Sum.Utara bersedia menjadi tuan rumah Rakernas sebagai ajang silaturahmi sesama Kades di nusantara tercinta ini.
" Kami sangat berterima kasih atas sambutan positif bapak gubernur menerima APDESI melaksanakan Rakernas. Begitu pedulinya pemerintah Sumut. Tak terkecuali, bapak presiden akan membuka resmi Rakernas Jum,at (24-11-2017) di asrama haji Medan (ahmed)," tukasnya,
Hal serupa disampaikan Ketua DPD APDESI Sumut Zainul Akhyar menyampaikan terima kasih kepada Pemprovsu atas dukungannya selama ini terhadap program APDESI Sumatera Utara sehingga pada tahun 2017 bisa dipercayakan DPP APDESI sebagai tuan rumah Rakernas APDESI tahun 2017.
Memang, imbuh Suhardi yang mengenakan jacket dengan motif hijau bergaris kotak kotak dihiasi gambar -gambar Lambang Negara Burung Garuda, juga sama dikenakan sejumlah pengurus APDESI yang turut hadir. Kades hanya menerima gaji sangat kecil hanya Rp.300 ribu/bulan, kemudian meningkat Rp.600 ribu/bulan. Itu pernah saya alami, ujarnya. Tapi, gaji bukanlah segalanya bagi seorang Kades adalah untuk membantu pemerintah paling bawah.
Sejak pemerintahan presiden bapak Joko widodo begitu peduli terhadap pembangunan desa , Kades mendapat Rp.1 miliyar untuk membangun desa phisik maupun non phisik bimbingan teknis (bimtek) bagi perangkat desa akan bermuara bagi kemashlatan masyarakat setempat.
Meski, menurut Ketum DPP APDESI itu, ada oknum Kades menolak uang nilainya cukup besar. Tapi, disebabkan masih belum memahami akan penggunaannya.
Sebelumnya disebutkan Suhardi,Rakenas akan diikuti sekitar 5 ribu Kades se Sumut, 350 pengurus APDESI.
Sedangkan Ketua Bidang Organisasi DPP APDESI bilang dalam penjelasan antara lain menyebutkan, sesuai AD/ART APDESI , Asosia APDESI indenpenden bukan partai politik (Parpol), namun APDESI tak melarang bila ada perorangan APDESI menentukan pilihan politiknya dalam Pilgub,Pileg maupun Pilpres.
Senada, seirama , maka Karoo Humas dan Keprotokolan Ilyas Sitorus . disapa Incek mengharapkan APDESI diharapkan menjadi agen perubahan bagi Kepala Desa," pungkasnya. (bundo)
-
.
.