Banggar DPRD MedanMinta Pemko Agar Perhatikan Anggaran Dinas Sosial - SNN | Suara Nasional News

Hot


Rabu, 29 November 2017

Banggar DPRD MedanMinta Pemko Agar Perhatikan Anggaran Dinas Sosial

 

Medan | Indonesia Berkibar News - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota Medan agar memperhatikan anggaran Dinas Sosial. Pasalnya, permasalahan gejala penyakit sosial masih banyak di Kota Medan. Karenanya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak timpang dalam membagi anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Kita melihat di Dinas Sosial ini banyak program yang perlu perhatian, khusunya terkait program yang bersentuhan dengan gejala penyakit sosial. Kita meminta porsi anggaran untuk Dinsos ini bisa diperhatikan tidak terlihat timpang dengan dinas lain,” kata anggota Banggar DPRD Kota Medan, Muhammad Nasir, kepada wartawan usai rapat pembahasan KUA-PPAS RAPBD 2018, Rabu (29-11-2017) sore.

Saat ini, kata politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, Dinas Sosial memiliki anggaran Rp7 miliar. Nasir menilai, anggaran itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan beban yang diemban Dinsos sebagai dinas yang erat kaitannya dengan program sosial di masyarakat.

“Anggara Rp7 miliar itu menampung seluruhnya. Mulai dari gaji, hingga program lainnya. Harusnya, dinas ini punya porsi anggaran yang lebih, mengingat harus mengurusi program yang langsung menyetuh masyarakat,” katanya.

Menurut Nasir, seharusnya Dinsos memiliki dana besar, karena penanganan penyakit sosial di masyarakat, seperti anak jalanan, pengemis dan program kemiskinan masyarakat itu memang membutuhkan dana dan menjadi prioritas.

“TAPD agar menambah anggaran Dinas Sosial, sehingga nantinya bisa lebih fokus menuntaskan masalah anak jalanan, pengemis dan orang sakit jiwa yang berkeliaran di jalan. Selama ini, keberadan mereka idak mendapat perhatian,” katanya.

Seperti program ketrampilan berusaha keluarga miskin, sebut Nasir, hanya sebesar Rp97 juta untuk 50 orang. “Bayangkan, data orang miskin di Medan menurut data Kemensos ada 20 persen, sementara versi Pemko ada 8 persen. Jika dibandingkan dengan anggaran untuk keluarga miskin itu, rasanya tidak sesuai,” jelasnya.(fahmi)