Medan | IBN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menyatakan keprihatinan terhadap data 30 persen yang terungkap terkait angka kemiskinan yang dinilai masih tinggi untuk Kota Medan khususnya berada di wilayah Medan bagian utara.
“Kita prihatin melihatnya, kalau terus dalam 10 tahun terakhir ada 30 persen kemiskinan, berarti nggak ada upaya pemerintah entaskan kemiskinan,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Medan dalam rapat panitia khusus (Pansus) P APBD tahun 2017, M Nasir, Rabu (04-10-2017) diruang Banggar DPRD Kota Medan.
Untuk itulah menurut anggota Komisi D tersebut mendorong pemerintah kota (Pemko) Medan harus segera membuat regulasi baru, hal ini agar tidak secara komulatif persoalan kemiskinan terus terjadi.
Karena, lanjut Nasir, Medan bagian utara yang sesungguhnya identik dengan sumber perekonomian besar telah tumbuh dikawasan itu, seperti PT Pelindo, Pertamina, PLN dan perusahan swasta lainnya.
“Jadi, kalau hari ini tingkat kemiskinan capai 30 persen berarti pemerintah tak berbuat apapun. Oleh karenanya kita mendorong Pemko Medan dibawah kendali Walikota Dzulmi Eldin harus bisa tingkatkan taraf perekonomian,” harapnya.
Dan, Badan Ketahanan Pangan Pemko Medan, ditegaskannya, agar tidak hanya sekedar memberi asupan gizi ke masyarakat, namun harus membuat terobosan baru bagi peningkatan perekonomian yang dibantu pemerintah.
“Kita desak pemerintah harus berperan, jangan hanya mengatakan 30 persen miskin, tanpa ada teroboan, ini jadi keprihatinan kita. Dan, kita minta juga upaya mereka pola pengentasan kemiskinan itu,” serunya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Muslim mengatakan kondisi yang dominan pada masyarakat pesisir dengan mata pencaharian nelayan berpenghasilan rendah, rentan kepada terciptanya masyarakat miskin ditengah-tengah kehidupan ini.
“Situasi masyarakat disitu (Medan bagian utara) memang dari dulu miskin, pada umumnya kemiskinan di wilayah pesisir dimanapun, nelayan berapalah penghasilan nelayan. Kalau tak percaya lihat siapa penerima bantuan masyarakat miskin terutama dari Raskin, itu 30 persen ada disana (Medan bagian utara),” ungkapnya.
Meski yang menerima bantuan itu miskin atau tidak, menurut Muslim bukan berarti pemerintah gagal, “Tapi kebijakan kita ada, termasuk pengajuan proposal buat hidoponik, steling dan olahan bakso, dari 10 usaha bakso kita kasi alat giling bakso bgi masyarakat, tapi sampai sekarang itu belum seluruhnya terlaksana,” ujarnya sembari menegaskan minimnya anggaran dinilai menjadi bagian lemahnya pihaknya membuat kegiatan di masyarakat Medan bagian utara khususnya.(fahmi)